SUMBER PENGADUAN

Pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dapat bersumber dari:

1.    Masyarakat, yaitu:
      a. Para pencari keadilan atau pihak berperkara;
      b. Advokat;
      c. Masyarakat umum yang bukan merupakan pihak berperkara;
      d. Lembaga Bantuan Hukum;
      e. Lembaga Swadaya Masyarakat; atau
      f. Institusi masyarakat lainnya.


2. Lembaga negara lain, yaitu:
   a. Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   b. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
   c. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   d. Kejaksaan Republik Indonesia;
   e. Kantor Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik     Indonesia;
   f. Sekretariat Negara Republik Indonesia;
   g. Komisi Yudisial Republik Indonesia;
   h. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
   i. Ombudsman Nasional;
   j. Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia;
   k. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; atau
   l. Lembaga negara lainnya.


3. Internal lembaga pengadilan, yaitu pengaduan yang disampaikan oleh aparat  lembaga peradilan, termasuk keluarga hakim atau pegawai;
4. Laporan atau surat kedinasan, yaitu laporan atau surat resmi dari pimpinan  atau pejabat lembaga peradilan mengenai aparat lembaga peradilan yang  dipimpinnya;
5. Informasi lain yang berasal dari:

   a. Instansi di luar pengadilan;
   b. Media massa; atau
   c. Isu yang berkembang.