Pertimbangan Mahkamah Agung
Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan

PERTIMBANGAN ATAU NASIHAT HUKUM MAHKAMAH AGUNG

Sebagai badan peradilan tertinggi, Mahkamah Agung memiliki fungsi yang berkenaan dengan teknis yudisial dan no teknis yudisial. Dalam bidang teknis non yudisial, Mahkamah Agung, salah satunya, berfungi sebagai lembaga yang memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

Selain itu, Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

Pertimbangan Mahkamah Agung Fatwa 052/KMA/III/2009

31 Desember 2009 09:09 di publikasi Yudhi Wijaya 620x

Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi baik sebelum adanya Undang-Undang-Advokat maupun sesudah Undang-Undang Advokat berlaku dapat tetap beracara di Pengadilan… Lihat

Pertimbangan Mahkamah Agung Fatwa 146/KMA/XII/2009

31 Desember 2009 09:09 di publikasi Yudhi Wijaya 586x

Bahwa MA tidak berwenang menafsirkan suatu perundang-undangan yang dimungkinkan akan menjadi sengketa di Pengadilan FILE DOKUMEN: Preview Unduh Lihat

Pertimbangan Mahkamah Agung Fatwa 148/KMA/XII/2009

31 Desember 2009 09:09 di publikasi Yudhi Wijaya 608x

Penyampaian Informasi dari dokumen yang bersifat rahasia disampaikan dengan rahasia juga. FILE DOKUMEN: fatwa148_09 Lihat

Pertimbangan Mahkamah Agung Fatwa 149/KMA/XII/2009

31 Desember 2009 09:09 di publikasi Yudhi Wijaya 625x

Kewenangan untuk eksekusi ada pada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama,dibawah pengawasan Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI. FILE DOKUMEN: fatwa149_09… Lihat

Pertimbangan Mahkamah Agung Fatwa 115/KMA/IX/2009

31 Oktober 2009 09:09 di publikasi Yudhi Wijaya 600x

Putusan MA tidak berlaku surut. FILE DOKUMEN: fatwa115_09 Lihat

Pertimbangan Mahkamah Agung Fatwa 130/KMA/X/2009

31 Oktober 2009 09:09 di publikasi Yudhi Wijaya 357x

Mahkamah Agung tidak boleh memberikan pendapat atas suatu putusan lembaga peradilan lain i.c. Mahkamah Konstitusi. FILE DOKUMEN: fatwa130_09 Lihat