Perkuat Tata Kelola dan Akuntabilitas, Pengadilan Agama Unaaha Gelar Rapat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
DI PUBLIKASI JUMRIAH , S.KEP., S.H DALAM BERITA 11/11/26 54x
Unaaha – Pengadilan Agama Unaaha menggelar Rapat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan efektivitas pengawasan internal, serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, Rabu 11 November 2026.
Rapat ini dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Agama Unaaha dalam mengoptimalkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di seluruh bidang, baik kepaniteraan maupun kesekretariatan, guna memastikan setiap pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada evaluasi pelaksanaan pengendalian internal, identifikasi potensi risiko dalam pelaksanaan tugas, serta langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan meminimalkan kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan administrasi peradilan.
.png)
Selain itu, rapat juga menekankan pentingnya pemahaman dan tanggung jawab seluruh aparatur terhadap penerapan lima unsur SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh aparatur Pengadilan Agama Unaaha semakin meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengendalian internal, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam setiap pelaksanaan tugas.
Rapat SPIP ini juga menjadi sarana koordinasi dan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dapat terlaksana secara efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan terselenggaranya rapat ini, Pengadilan Agama Unaaha terus berkomitmen memperkuat implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola peradilan yang baik (good governance), mendukung pembangunan Zona Integritas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas.
Tags
Daftar Populer
Terbaru
Surat Dinas Pengisian e-survei [m0203-2024] 27 Sep 2024
Surat Dinas Surat keterangan sakit [m0079-2023] 08 Feb 2023
