Pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Unaaha pada tahun 2023 ini secara keseluruhan dapat disimpulkan telah dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar :

1. 1. Total beban perkara tahun 2023 sebanyak 808 perkara termasuk 3 perkara sisa di tahun 2022, diputus dan diminutasi sebanyak 798 perkara atau tingkat penyelesaian 98,76%, dengan total sisa perkara akhir tahun 2023 sebanyak 10 perkara, atau dengan persentase sebesar 1,24 %.
   2. Pelaksanaan Pola Bindalmin Administrasi Peradilan telah dilaksanakan walaupun masih ada kekurangan-kekurangan dikarenakan sangat terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran yang ada.
   3. Pengadilan Agama Unaaha telah melaksanakan kebijakan Mahkamah Agung RI dalam hal penerapan e-court dalam administrasi perkara dan proses persidangan secara elektronik, dengan jumlah perkara terdaftar sebanyak 184 Perkara, dengan 9 perkara diputus melalui e-litigasi.
   4. SIPP sebagai aplikasi yang menggunakan teknologi informasi yang digunakan untuk administrasi penanganan perkara, penyediaan informasi publik, pencatatan kinerja dan pelaporan telah diimplementasikan di Pengadilan Agama Unaaha dengan menggunakan versi 5.3.1 (update terbaru). Dengan berupaya memaksimalkan kepatuhan waktu maupun kepatuhan dalam menjaga keakuratan dan kebenaran data, kelengkapan dokumen maupun kesesuaian data.
   5. Pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan dengan baik, dengan memperhatikan skala prioritas, meskipun ada anggaran yang belum memenuhi kebutuhan yang diperlukan, dengan serapan anggaran untuk DIPA 01 Badan Urusan Administrasi sebesar 99,48%, dan untuk DIPA 04 serapan anggaran sebesar 100%.
   6. Pengadilan Agama Unaaha memperoleh berhasil meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di akhir tahun 2022 dan di tahun 2023 memasuki tahapan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bersih Bebas Melayani dan akan memasuki tahapan penilaian di tahun 2024;
   7. Pelaksanaan pengawasan baik oleh hakim pengawas bidang maupun oleh hakim tinggi pengawas daerah telah berjalan dengan baik, dengan hasil pengawasan yang telah ditindak lanjuti sebagai bahan perbaikan kinerja
   8. Jumlah pegawai menurut jenis pekerjaan dan fungsinya belum seimbang dengan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan.