Pertimbangan Mahkamah Agung
Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan
PERTIMBANGAN ATAU NASIHAT HUKUM MAHKAMAH AGUNG
Sebagai badan peradilan tertinggi, Mahkamah Agung memiliki fungsi yang berkenaan dengan teknis yudisial dan no teknis yudisial. Dalam bidang teknis non yudisial, Mahkamah Agung, salah satunya, berfungi sebagai lembaga yang memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.
Selain itu, Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).
Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.
Pertimbangan Mahkamah Agung Fatwa 118/KMA/IX/2009
30 September 2009 09:05 di publikasi Yudhi Wijaya 1118x
Mahkamah Agung berwenang untuk memberikan pertimbangan hukum dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak diminta kepada Lembaga Negara yang lain FILE DOKUMEN: fatwa118_09 Lihat
Pertimbangan Mahkamah Agung Fatwa 52/KMA/V/2009
31 Mei 2009 09:05 di publikasi Yudhi Wijaya 1192x
Tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap adanya perselisihan organisasi advokat; Apabila ada Advokat yang diambil sumpahnya bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka… Lihat
Pertimbangan Mahkamah Agung Fatwa 59/KMA/V/2009
31 Mei 2009 09:05 di publikasi Yudhi Wijaya 583x
Mahkamah Agung tidak berada pada posisi untuk memberikan penafsiran terhadap Undang-Undang kecuali dalam hal perkara yang konkrit yang diajukan kepada badan peradilan FILE DOKUMEN:… Lihat
Pertimbangan Mahkamah Agung Fatwa 35/KMA/III/2009
31 Maret 2009 09:05 di publikasi Yudhi Wijaya 567x
Suatu putusan akhir dari Pengadilan Tinggi dapat diajukan kasasi, sehingga apabila ada yang mengajukan kasasi dari salah satu pihak harus dikirim ke Mahkamah Agung… Lihat
Pertimbangan Mahkamah Agung Fatwa 025/KMA/III/2009
31 Maret 2009 09:05 di publikasi Yudhi Wijaya 672x
Permohonan Opini Hukum Mengenai Kewenangan Bank Indonesia Untuk Mengatur Penghapusan Hak Tagih Aset Finansial Bank Indonesia FILE DOKUMEN: fatwa25_09 Lihat
Pertimbangan Mahkamah Agung Fatwa 028/KMA/III/2009
31 Maret 2009 09:05 di publikasi Yudhi Wijaya 610x
Ketentuan Pemberhentian Kepala Daerah Dan/Wakil Kepala Daerah Yang Melakukan Tindak Pidana FILE DOKUMEN: Preview Unduh Lihat
Terbaru
31 DES 2009
Fatwa 052/KMA/III/2009
31 DES 2009
Fatwa 146/KMA/XII/2009
31 DES 2009
Fatwa 148/KMA/XII/2009
31 DES 2009
Fatwa 149/KMA/XII/2009
31 OKT 2009
Fatwa 115/KMA/IX/2009
Surat Dinas Pengisian e-survei [m0203-2024] 27 Sep 2024
Surat Dinas Surat keterangan sakit [m0079-2023] 08 Feb 2023
