..
Hubungi +62-408-2421187 Fax: +62-408-2421155 pada jam 08:00 - 16.00 WITA
E-mail: pa_unaaha@live.com

PA UNAAHA RAIH PREDIKAT SATKER TERBAIK PERTAMA KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2019

DI PUBLIKASI YUDHI WIJAYA DALAM BERITA 17/10/19 82x

Unaaha | www.pa-unaaha.go.id

Pengadilan Agama Unaaha dan seluruh Unit Satuan Kerja / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hadiri pertemuan stakeholder dalam wilayah kerja KPPN Kendari, di Aula Polres Kabupaten Konawe (Kamis, 17/10/19). Kegiatan KPPN Kendari bertajuk "KPPN goes to stakeholder" diselenggarakan selama satu hari, dihadiri oleh pemegang kebijakan pelaksanaan anggaran satuan kerja, yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM, dan Bendahara seluruh satuan kerja yang diundang.

Wakil Kepala Kepolisian Resort Konawe membuka secara resmi kegiatan pada 09.00 WITA, dilanjutkan paparan materi pelaksanaan anggaran dari Kepala Seksi Pencairan Anggaran KPPN Kendari dan pemateri KPPN Kendari lainnya, diskusi dan tanya jawab seputar anggaran dan permasalahannya, dan diakhiri dengan pengumuman satuan kerja yang memperoleh nilai tertinggi dalama pencapain Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di triwulan ke-3 tahun 2019.


Foto. stakeholder satuan kerja peraih predikat IKPA diKabupaten Konawe

Diterima oleh Aminuddin, SH (Kuasa Pengguna Anggaran), Pengadilan Agama Unaaha mendapat apresiasi satuan kerja terbaik dalam pencapaian IKPA di wilayah Kabupaten Konawe. Penghargaan juga diberikan kepada masing-masing peraih predikat IKPA lainnya dari Kepala KPPN Kendari melalui Kepala seksi Pencairan Anggaran,

Andika, salah satu pemateri KPPN Kendari menjelaskan, IKPA menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator, diantaranya: revisi DIPA secara selektif , akurasi pencairan dana sesuai perencanaannya, antisipasi dan menyelesaikan pagu minus, penyampaian data kontrak tepat waktu, ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara, menghindari adanya dispensasi SPM, menghindari retur SP2D, eksekusi anggaran secara proporsional sesuai dengan target penyerapan anggaran, ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai, akurasi perencanaan kas/RPD Harian (Renkas) dan ketelitian dalam penerbitan SPM.

Dalam pertemuan ini, juga terungkap permasalahan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), yaitu masih ditemukannya satuan kerja yang belum menerima KKP, satuan kerja telah menerima namun belum dapat menggunakan KKP, dan satuan kerja yang tidak dapat mencairkan KKP karena tidak adanya penyedia atau toko yang mendukung penggunaan kartu kredit pemerintah tersebut didaerahnya.

"pelayanan KPPN Kendari sudah bagus, kedepannya diharapkan kegiatan semacam ini bisa terus dilanjutkan, supaya permasalahan pelaksanaan anggaran didaerah dapat segera diketahui dan ditemukan solusinya" Imbuh Aminuddin, Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Unaaha, saat diwawancarai tim reportase KPPN.

(yudh)

 

Ada keluhan layanan atau aparat kami?