Foto. Konsultasi Ketua PA Unaaha dengan Kabag Ortala BUA MARI

Jakarta | www.pa-unaaha.go.id
Program Zona Integritas yang menjadi salah satu agenda nasional terus digaungkan dan diimplementasikan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan lembaga Peradilan dibawahnya dalam beberapa tahun terakhir. Dari lebih dari 900 Pengadilan yang ada, belum seluruhnya mencapai predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Sekalipun demikian berbagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan pengadilan telah dilakukan satuan kerja secara konsisten dan terus menerus.

Demikian pula Pengadilan Agama Unaaha, sebagai salah satu lembaga peradilan tingkat pertama di bawah lembaga Mahkamah Agung, telah berupaya mensukseskan Program Zona Integritas yang menjadi salah satu program prioritas di tahun 2022 ini, dan juga merupakan salah satu Program Prioritas Ditjen Badan Peradilan Agama, yaitu Pelaksanaan Zona Integritas secara berkesinambungan.

Pengadilan Agama Unaaha telah melakukan pencanangan Zona Integritas di tahun 2018, yang melibatkan instansi lain yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi lembaga di daerah, baik lembaga Pemerintahan maupun lembaga layanan publik. Antara lain Pemerintah Kabupaten Konawe, Konawe Utara dan Konawe Selatan, Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepolisian, dan  instansi lainnya yang berkaitan di tingkat Kabupaten di wilayah Hukum Pengadilan Agama Unaaha.

Selain itu, 6 Area Perubahan yang menjadi point utama Pembangunan Zona Integritas telah di implementasikan dalam upaya mencapai predikat WBK dan WBBM di Pengadilan Agama Unaaha. Sekalipun upaya-upaya perbaikan terus di implementasikan, namun hingga saat ini  Pengadilan Agam Unaaha belum menyandang predikat WBK.  Demikian penjelasan Najmiah Sunusi, S.Ag. MH (Ketua Pengadilan Agama Unaaha) di hadapan Edi Yuniadi S.Sos, MM, CPSAK (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) saat melakukan konsultasi Zona Integritas pada Jumat 4 Pebruari 2022 di ruang kerja Kabag Ortala BUA Mahkamah Agung RI.

Belajar dari Pengadilan lain yang telah berhasil meraih predikat WBK, Edi Yuniadi memaparkan bahwa Zona Integritas itu dimulai dari kesadaran pribadi, komitmen pimpinan, melakukan perubahan pola fikir atau mainset, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, didukung komitmen bersama untuk mewujudkannya. Edi Yuniadi yang banyak memberikan arahan sebagai narasumber tentang Zona Integritas, pada berbagai kesempatan baik melalui rapat virtual, maupun kegiatan tatap muka di lingkungan Mahkamah Agung, menjelaskan bahwa untuk melakukan perubahan dimulai dari hal terkecil, di mulai dari diri sendiri, perubahan di ruang kerja, dan perubahan secara keseluruhan.

"Upayakan di setiap ruangan tercipta kenyamanan, misalnya dengan menghiasi ruangan atau menaruh aksesoris dan tanaman hidup, sehingga terasa nyaman" pungkas Edi Yuniadi sambil mencontohkan tatanan pot kaca kecil yang berisi bunga dan ikan cupang. "Menata kenyamanan tidak perlu menunggu tersedianya anggaran DIPA, tapi bisa dimulai dengan yang sederhana dengan kesadaran mandiri untuk menyisihkan sebagian penghasilan yang diterima untuk menata ruangan, kita telah diberi penghasilan yang cukup melalui tunjangan kita..." tambahnya. 

Pemenuhan sasaran pada 6 area perubahan Zona Integritas tidak sepenuhnya tergantung pada sarana dan prasarana yang dimilki Pengadilan. "Ada salah satu Pengadilan di Kalimantan, kalau dilihat dari sarana prasarananya sebenarnya tidak hebat bahkan cenderung memprihatinkan, namun mereka dapat menata sedemikan rupa menjadi cantik, sehingga ketika masyarakat datang untuk dilayani merasa asri dan nyaman, dan saat ini Pengadilan tersebut sudah WBK"  Lanjutnya. Hal ini menjadi motivasi bagi Pengadilan lainnya agar dapat sukses dalam mengimplemtasikan Zona Integritas di satuan kerjanya masing-masing. (yudh)