..
Hubungi +62-408-2421187 Fax: +62-408-2421155 pada jam 08:00 - 16.00 WITA
E-mail: pa_unaaha@live.com

Jerat Pidana Bagi Mantan Pacar Istri yang Memperkosanya di Masa Lalu

DI PUBLIKASI YUDHI WIJAYA DALAM ARTIKEL 20/12/18 41x

Pertanyaan :

Jerat Pidana Bagi Mantan Pacar Istri yang Memperkosanya di Masa Lalu

Istri saya bercerita bahwa dulu dia saat berpacaran pernah melakukan hubungan intim dengan pacarnya dan dia bilang kalau itu diperkosa oleh pacarnya sebanyak 2 kali (di kost pacarnya dan di kost istri saya). Kejadian itu sudah terjadi sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu saat dia kuliah (saya juga bingung itu diperkosa atau suka sama suka). Apakah bisa saya atau istri saya melakukan atau melaporkan kasus pemerkosan itu? Dan bila divisum jelas istri saya ada bekas hubungan badan dengan saya. Dan bila bisa kami melaporkan, bukti apa saja yang diperlukan karena itu sudah terjadi lama?

Jawaban :

Intisari :

 

Jika istri Anda mengaku telah diperkosa sebanyak 2 (dua) kali, maka terhadap mantan pacarnya yang diduga sebagai pelaku perkosaan dapat dikenakan ancaman pidana atas dasar tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

 

Karena peristiwa tersebut terjadi sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, apakah masih bisa dilakukan penuntutan terhadap pelakunya? Bagaimana dengan pembuktiannya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Ulasan :

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Kasus Perkosaan

Jika istri Anda mengaku telah diperkosa sebanyak 2 (dua) kali, maka terhadap mantan pacarnya yang diduga sebagai pelaku perkosaan dapat diancam pidana atas dasar tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Sebagaimana kami rangkum pendapat yang dikemukakan oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya (hal. 210-211), yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia.

Lebih lanjut R. Soesilo menjelaskan bahwa pembuat KUHP ternyata menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, bukanlah semata-mata oleh karena paksaan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki itu dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau yang merugikan. Bukankah seorang perempuan ada bahaya untuk melahirkan anak? Oleh karena itu, seorang perempuan yang dipaksa sedemikian rupa, sehingga akhirnya tak dapat melawan lagi dan terpaksa mau melakukan persetubuhan itu, masuk pula dalam pasal ini. Persetubuhan harus benar-benar dilakukan, apabila tidak, mungkin dapat dikenakan Pasal 289 yang menyatakan tentang perbuatan cabul.

Sebagai informasi, Pasal 285 KUHP adalah termasuk delik biasa. Karenanya, polisi dapat memproses kasus perkosaan tanpa adanya persetujuan dari pelapor atau korban. Selengkapnya Anda dapat simak artikel Proses Hukum Kejahatan Perkosaan, Pencabulan, dan Perzinahan.

Perlu diingat juga, menurut R. Soesilo (hal. 211), untuk dijerat Pasal 285 KUHP ini harus ada kekerasan. Jika tidak ada unsur tersebut, maka tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana pemerkosaan.

Oleh karena itu, maka perlu dipastikan lebih lanjut bagaimana situasi yang terjadi saat istri Anda dan mantan pacarnya melakukan hubungan intim, apakah terdapat unsur kekerasan atau tidak. Jika ditemukan unsur kekerasan, maka dapat dikatakan sebagai tindakan pemerkosaan dan mantan pacarnya dapat dijerat dengan Pasal 285 KUHP. Tetapi, jika tidak ada kekerasan, maka tidak dapat dikatakan sebagai pemerkosaan dan mantar pacar istri Anda tidak dapat dipidana.

Daluarsa Tindak Pidana

Jika memang benar bahwa istri Anda diperkosa oleh mantan pacaranya sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, apakah masih bisa dilakukan penuntutan terhadap pelakunya? Berikut penjelasannya:

Perlu diketahui bahwa dalam hukum pidana dikenal adanya daluarsa mengajukan suatu penuntutan. Mengenai daluarsa pengajuan penuntutan, kita dapat melihat pada ketentuan Pasal 78 KUHP, yang berbunyi:

  1. Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa:

  1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;

  2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;

  3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;

  4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

  1. Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

R. Soesilo menjelaskan, bahwa Pasal 78 KUHP mengatur tentang gugurnya hak penuntutan hukuman (strafsactie) karena lewat waktunya, yaitu hak untuk menuntut seseorang di muka hakim supaya dijatuhi hukuman.

Terkait dugaan tindak pidana perkosaan yang diatur Pasal 285 KUHP yang korbannya adalah istri Anda, maka pelakunya (mantan pacar istri Anda) diancam dengan hukuman penjara maksimal 12 tahun. Maka, daluarsa kasus tersebut menurut Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP adalah 12 tahun. Sehingga dugaan tindak pidana perkosaan yang terjadi 4 atau 5 tahun lalu pada saat istri Anda sedang kuliah, masih dapat dilakukan laporan ke Polisi.

Pembuktian Menggunakan Visum

Kemudian menjawab pertanyaan mengenai visum untuk membuktikan ada atau tidaknya bekas pemerkosaan, perlu diketahui bahwa pembuktian dalam hukum pidana adalah berdasarkan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), menggunakan lima macam alat bukti, yaitu:

    1. keterangan saksi[1]

    2. keterangan ahli

    3. surat

    4. petunjuk

    5. keterangan terdakwa.

Sehingga, dalam hal terjadi pemerkosaan, bukti-bukti tersebut di atas dapat digunakan sebagai alat bukti. Untuk kasus terkait perkosaan, biasanya salah satu alat buktinya memang menggunakan visum.

Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Visum et repertum, menurut “Kamus Hukum” oleh JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, visum et repertum adalah surat keterangan/laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaannya terhadap sesuatu, misalnya terhadap mayat dan lain-lain dan ini dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan.

Meninjau pada definisi di atas, maka visum et repertum dapat digunakan sebagai alat bukti surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf c KUHAP:

Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

Penggunaan visum et repertum sebagai alat bukti, diatur juga dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP:

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena perstiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

Apabila visum memang tidak menunjukkan adanya tanda kekerasan (pemerkosaan) karena peristiwa tersebut sudah lama terjadi, maka sebaiknya dicari alat bukti lain yang bisa membuktikan tindak pidana pemerkosaan tersebut. Pada akhirnya, hakimlah yang akan memutus apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan pembuktian di pengadilan.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

Referensi:

R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor.

 


[1] Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan,penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Ada keluhan layanan atau aparat kami?